Loading...

Siasati Kekurangan Penyuluh, Kelembagaan Penyuluhan Diperkuat

02:27 WIB | Monday, 04-December-2017 | Nasional | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) fokus memperkuat kelembagaan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian. Hal ini mengingat masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian.

 

Kepala Badan BPPSDMP, Momon Rusmono mengatakan, penyuluh Pertanian baik PNS, THL-TBPP maupun Penyuluh Pertanian Swadaya mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan tugas pendampingan kepada pelaku utama, terutama kelompoktani, gabungan kelompoktani dan kelembagaan ekonomi petani untuk pengembangan agribisnis di pedesaan.     

 

Dilihat dari jumlah penyuluh pertanian yang ada saat ini yaitu Penyuluh PNS 25.464 orang, THL-TBPP 19.176 orang (diangkat sebagai CPNS 6.058 orang), Penyuluh Swasta 92 orang dan Penyuluh Swadaya 22.348 orang. Jika, dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia sebanyak 71.479 desa, maka kita masih kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian.

 

Berdasarkan perhitungan kebutuhan penyuluh sampai tahun 2019 sebanyak 104.863 orang. Jika kini tersedia 25.464 orang penyuluh, maka masih ada kekurangan sampai tahun 2019 sebanyak 79.399 orang.

 

Karena itu Momon mengatakan, program utama penyuluhan. Pertama, mendorong dari aspek kelembagaan yang implementatif dengan memperkuat balai penyuluhan. Termasuk memperkuat Posluhdes. Posluhdes yakni pos penyuluhan desa yang dikelola dan dimiliki petani sebagai pelaku utama. “Posluhdes ini diharapkan dikawal penyuluh swadaya,” ujarnya.

 

Kedua, aspek kelembagaan petani. Dengan terus memperkuat kelembagaan petani seperti kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Saat ini poktan sudah lebih dari 550 ribu, sedangkan gapoktan lebih dari 62 ribu. Dengan makin banyaknya poktan, mengindikasikan bahwa penyuluhan semakin efektif. Karena penyuluhan melakukan pendekatannya secara kelompok.

 

Selain itu, ungkap Momon, memperkuat kelembagaan ekonomi petani dan bentuk badan usaha milik petani. Bisa dalam bentuk koperasi pertanian, maupun kelompok usaha bersama. “Kalau kelembagaan ekonomi petani kuat, baru berbicara korporasi petani. Jadi bisa kerjasama dengan BUMN, pihak swasta, dan lainnya. Tugas penyuluh memperkuat poktan, gapoktan dan kelembagaan ekonomi petani,” tuturnya.

 

Ketiga, lanjut Momon, aspek ketenagaan sendiri. Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh. Penyuluh juga akn didorong juga untuk mengembangkan komoditas lainnya dengan mengawal dan mendampingi petani. “Perkembangan teknologi informasi juga harus diperhatikan sehingga para penyuluh didorong untuk memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam rangka percepatan penyuluhan," tuturnya. Tia

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162