Loading...

PPSKI Kuatir Ancaman Impor Daging Kerbau India

16:43 WIB | Wednesday, 22-November-2017 | Ternak, Komoditi | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Kebijakan pemerintah membuka impor daging kerbau dari India justru menguatirkan kalangan peternak dalam negeri. Terutama karena negeri Bollywood tersebut belum sepenuhnya bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

 

Demikian diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana di sela-sela Seminar Nasional Bisnis Peternakan bertema Tantangan Peternakan Nasional Menghadapi Serbuan Produk Impor yang diadakan oleh Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) di Bogor, Rabu (22/11).

 

Teguh mengakui, daging kerbau India memang kompetitif dibandingkan daging sapi Brazil dan Australia, sehingga kemungkinan untuk masuk Indonesia sangat besar. Namun Teguh mengingatkan, yang lebih mendasar adalah impor dari negara yang belum bebas PMK itu tidak sesuai dengan undang-undang. “Meskipun pemerintah begitu yakinnya tidak akan terjadi (penularan PMK) tapi kita tetap merasa was-was,” ujarnya.

 

Menurutnya, jika sampai PMK masuk kembali ke Indonesia, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya hingga triliunan rupiah guna membebaskan negeri ini dari penyakit yang masuk daftar List A Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Misalnya, PMK yang terjadi di Brazil, pemerintahnya harus menyediakan 350 juta dosis vaksin. Sedangakn India 150 juta dosis vaksin setiap tahunnya.

 

“Biaya yang dikeluarkan sangat besar. Bukan hanya vaksin, tapi juga biaya menyuntiknya,” katanya. Karena itu Teguh mengingatkan, sesulit apapun pemerintah mesti komitmen untuk tetap memproteksi negera ini dari ancaman penyakit ternak. Hingga kini India menetapkan secara khusus zona yang bebas PMK, berbeda dengan Brasil yang sudah ada zona bebas PMK

 

“Jika sudah begitu, kita nantinya hanya menjadi pasar dari semua negara. Bagaimana pun pemerintah harus tetap melakukan proteksi. Sekarang pemerintah ingin pro kepada konsumen atau membantu 5,5 juta ekor petani rakyat,” katanya. “Jika pemerintah memang pro pada konsumen daging murah silakan buka impor. Tapi jika pro pada peternakan harus ada kebijakan-kebijakan yang protektif,” tegasnya. Tia

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162