Loading...

Penataan Ulang Sistem Penyuluhan Pertanian

09:43 WIB | Thursday, 20-April-2017 | Agri Wacana, Agri Wacana | Penulis : Kontributor

Ir. Mulyono Machmur MS, Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional

 

Diberlakukannya UU No. 23 T0ahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada tahun 2017 ini telah membuat perubahan yang mendasar dalam penerapan sistem penyuluhan pertanian. Salah satunya kelembagaan penyuluhan pertanian yang menurut UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdiri sendiri berubah menjadi digabungkan dengan dinas/lembaga terkait. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya dukungan pendanaan penyelenggaraan penyuluhan di daerah.

 

Terdapat empat aspek yang diatur dalam UU Penyuluhan No. 16/2006, yakni sistem ketenagaan, sub sistem kelembagaan, sub sistem penyelenggaraan, serta sub sistem sarana dan prasarana dan pendanaan.

 

Dari aspek ketenagaan telah terjadi penurunan jumlah penyuluhan pertanian PNS karena memasuki usia pension sebanyak 14.315 orang dari total 28.000 orang. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di lapangan juga dilakukan oleh para THL-TBPP ditambah dengan penyuluh kontrak dari Pemda setempat. Para THL-TBPP belum sepenuhnya bisa diandalkan sebagai penyuluh pertanian, mereka belum dibekali latihan dasar penyuluhan, sehingga tidak memahami falsafah dasar penyuluhan dan metode penyuluhan terutama andragogi (pendidikan orang dewasa).

 

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi tersebut maka dianggap perlu adanya penataan ulang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, sehingga tidak terjadi disorientasi dan demotivasi para penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

 

Demi kelancaran administrasi dan manajemen penyuluhan pertanian, maka kelembagaan penyuluhan pertanian pada tingkat provinsi dan kab/kota diusulkan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sedangkan pada tingkat kecamatan lembaga BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) tetap dipertahankan eksistensinya.

 

Pada tingkat desa, Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) yang diisi oleh penyuluh swadaya keberadaan tetap dipertahankan. Sistem kerja dilaksanakan “Tim work” penyuluh di tingkat BPP yang terdiri dari penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP, penyuluh swasta dan swadaya. Tim work bekerja atas dasar masukan informasi dari Posluhdes tentang kondisi lapangan yang perlu ditangani (real needs).

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162